Dari Peta,

Bicara Keadilan.

Pendekatan Strategis

Membuka Ruang Dialogis

Data & Metodologi

Pengorganisasian Masyarakat

Kajian
Modul Tematik Pemetaan Partisipatif
Seri Panduan Pemetaan Partisipatif
Kabar JKPP

Kolaborasi dengan Pemerintah

Bappenas Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Perkuat Peta Jalan Masyarakat Hukum Adat di Lebak, Banten 

Lebak, 30 Juli 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan...
Baca lebih

Penyampaian Hasil Pemetaan Partisipatif: Membaca Konflik Ruang dan Pengakuan Wilayah Adat di Wakatobi dan Kabaena

Jakarta, Rabu (15/4/2026) - Kegiatan penyampaian hasil pemetaan partisipatif serta proses...
Baca lebih

Krisis Tata Ruang Sultra, dari Desa sampai Hutan Terhimpit Kepentingan Investasi

Pada Kamis, 12 Maret 2026 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Komunitas Teras...
Baca lebih

FGD Dorong Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wakatobi

Pada 10 Februari 2026, Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Percepatan Pengakuan dan Perlindungan...
Baca lebih

Mengurai Konflik Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir

Indonesia negeri kepulauan, tapi tak mudah mengelola konflik perairannya. Warga lokal dan...
Baca lebih

Pemetaan Partisipatif, untuk Peta Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa menuju Desa Berdaulat Atas Ruang

Sejak tahun 2022 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Pemerintah Kabupaten Jember,...
Baca lebih

Peningkatan Fasilitas untuk Pengakuan Hutan Adat: Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ajukan Solusi

Audiensi terkait wilayah Masyarakat adat Punan Tugung di Desa Punan Dulau, Kecamatan Sekatak,...
Baca lebih

Audiensi Bersama Bupati Tulungagung, Tugu Lawang Nusantara Dampingi Serikat Tani Penampihan

Ketua Umum Perkumpulan Tugu Lawang Nusantara Okky Anggoro mendampingi Serikat Tani Penampihan...
Baca lebih

Studi Lapangan untuk Tindaklanjut Inkuiri Nasional dan Mendorong Usulan Hutan Adat MHA Punan Dulau (Bagian 2)

Hari kedua kegiatan studi lapang dilakukan di sebuah rumah makan yang terletak di Tanjung Selor...
Baca lebih

Studi Lapangan untuk Tindaklanjut Inkuiri Nasional dan Mendorong Usulan Hutan Adat MHA Punan Dulau (Bagian 1)

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Tuguk yang berada di Desa Punan Dulau kondisinya kian terdesak...
Baca lebih

Pertama Di Indonesia, Hutan Adat Dicantumkan dalam Perda Tata Ruang Provinsi

  Pengakuan negara terhadap hutan adat adalah salah satu bentuk implementasi dari mandat...
Baca lebih

Rekomendasi Ditjen Bangda Kemendagri: Lanjutkan Penegasan Batas Desa Luwu Utara

Kementerian Dalam Negeri RI melalui Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang Direktorat (Ditjen)...
Baca lebih

 Pemetaan Partisipatif

Advokasi

Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Luas Peta Partisipatif

27,027,011.52 Hektar

Klik untuk Pergi ke Peta Interaktif

Tentang JKPP

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) adalah Organisasi Masyarakat Sipil yang memperjuangkan keadilan ruang melalui pemetaan partisipatif yang memadukan pengetahuan komunitas, advokasi kebijakan, dan solidaritas lintas wilayah demi pengakuan hak kelola rakyat atas tanah dan ruang hidupnya.

Selengkapnya

Bagaimana JKPP bekerja

JKPP bekerja melalui Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) di 30 lokasi yang tersebar di 28 Provinsi Indonesia.

Selengkapnya

Bappenas Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Perkuat Peta Jalan Masyarakat Hukum Adat di Lebak, Banten 

oleh | 01/08/2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah | 0 Komentar

Lebak, 30 Juli 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di...
Baca lebih

Pasuwitran Nyatur Desa: Puncak Pemetaan Partisipatif dalam Mewujudkan Kesepakatan Batas Wewidangan Desa Adat

oleh | 28/07/2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Pasuwitran Nyatur Desa merupakan filosofi masyarakat adat Bali yang menjunjung tinggi persaudaraan, hubungan harmonis, dan musyawarah antardesa. Dalam nilai ini, batas wilayah tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan dibangun melalui pengakuan dan kesepakatan...
Baca lebih

SIARAN PERS : Koalisi Reset Kehutanan Regional Sumatera Desak UU Kehutanan Diganti, Bukan Sekadar Direvisi

oleh | 30/06/2026 | Advokasi | 0 Komentar

Rezim izin dan konsesi dinilai gagal melindungi hutan, memperdalam konflik agraria, dan memperbesar risiko bencana ekologis Padang, Padang, 29 Juni 2026 — Koalisi Regional Sumatera mendesak Pemerintah dan DPR-RI  untuk segera mengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun...
Baca lebih

Mendorong Kepastian Hukum: Verifikasi Teknis Hutan Adat Punan Tugung

oleh | 29/05/2026 | Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Kabupaten Bulungan – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Tim Terpadu percepatan pengakuan Hutan Adat di Kabupaten Bulungan, yang terdiri dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,...
Baca lebih

Penyampaian Hasil Pemetaan Partisipatif: Membaca Konflik Ruang dan Pengakuan Wilayah Adat di Wakatobi dan Kabaena

oleh | 27/04/2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Jakarta, Rabu (15/4/2026) - Kegiatan penyampaian hasil pemetaan partisipatif serta proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Wakatobi dan Kepulauan Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menjadi...
Baca lebih

PENGAKUAN WILAYAH ADAT NGGOLO DI TENGAH ANCAMAN TAMBANG DAN KAWASAN HUTAN

oleh | 22/04/2026 | Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 400.6.2.2/77/DLH-G.ST/2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Nggolo di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu yang...
Baca lebih

Krisis Tata Ruang Sultra, dari Desa sampai Hutan Terhimpit Kepentingan Investasi

oleh | 02/04/2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Pada Kamis, 12 Maret 2026 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Komunitas Teras menyelenggarakan Forum Konsultasi Kebijakan Nasional untuk membahas tata kelola ruang dan Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan di Grand...
Baca lebih

FGD Dorong Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wakatobi

oleh | 14/03/2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah | 0 Komentar

Pada 10 Februari 2026, Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, diselenggarakan sebagai ruang dialog multipihak. Kegiatan ini mempertemukan unsur...
Baca lebih

Mitra JKPP

JKPP bekerja dengan mitra dan jaringan nasional maupun internasional.