Dari Peta,

Bicara Keadilan.

Pendekatan Strategis

Membuka Ruang Dialogis

Data & Metodologi

Pengorganisasian Masyarakat

Kajian
Modul Tematik Pemetaan Partisipatif
Seri Panduan Pemetaan Partisipatif
Kabar JKPP

Kolaborasi dengan Pemerintah

Workshop Perlindungan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka memperkuat perlindungan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir...
Baca lebih

Bappenas Gelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Peta Jalan Masyarakat Hukum Adat di Lebak, Banten 

Lebak, 30 Juli 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan...
Baca lebih

Penyampaian Hasil Pemetaan Partisipatif: Membaca Konflik Ruang dan Pengakuan Wilayah Adat di Wakatobi dan Kabaena

Jakarta, Rabu (15/4/2026) - Kegiatan penyampaian hasil pemetaan partisipatif serta proses...
Baca lebih

Krisis Tata Ruang Sultra, dari Desa sampai Hutan Terhimpit Kepentingan Investasi

Pada Kamis, 12 Maret 2026 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Komunitas Teras...
Baca lebih

FGD Dorong Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wakatobi

Pada 10 Februari 2026, Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Percepatan Pengakuan dan Perlindungan...
Baca lebih

Mengurai Konflik Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir

Indonesia negeri kepulauan, tapi tak mudah mengelola konflik perairannya. Warga lokal dan...
Baca lebih

Pemetaan Partisipatif, untuk Peta Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa menuju Desa Berdaulat Atas Ruang

Sejak tahun 2022 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Pemerintah Kabupaten Jember,...
Baca lebih

Peningkatan Fasilitas untuk Pengakuan Hutan Adat: Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ajukan Solusi

Audiensi terkait wilayah Masyarakat adat Punan Tugung di Desa Punan Dulau, Kecamatan Sekatak,...
Baca lebih

Audiensi Bersama Bupati Tulungagung, Tugu Lawang Nusantara Dampingi Serikat Tani Penampihan

Ketua Umum Perkumpulan Tugu Lawang Nusantara Okky Anggoro mendampingi Serikat Tani Penampihan...
Baca lebih

Studi Lapangan untuk Tindaklanjut Inkuiri Nasional dan Mendorong Usulan Hutan Adat MHA Punan Dulau (Bagian 2)

Hari kedua kegiatan studi lapang dilakukan di sebuah rumah makan yang terletak di Tanjung Selor...
Baca lebih

Studi Lapangan untuk Tindaklanjut Inkuiri Nasional dan Mendorong Usulan Hutan Adat MHA Punan Dulau (Bagian 1)

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Tuguk yang berada di Desa Punan Dulau kondisinya kian terdesak...
Baca lebih

Pertama Di Indonesia, Hutan Adat Dicantumkan dalam Perda Tata Ruang Provinsi

  Pengakuan negara terhadap hutan adat adalah salah satu bentuk implementasi dari mandat...
Baca lebih

 Pemetaan Partisipatif

Advokasi

Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Luas Peta Partisipatif

27,027,011.52 Hektar

Klik untuk Pergi ke Peta Interaktif

Tentang JKPP

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) adalah Organisasi Masyarakat Sipil yang memperjuangkan keadilan ruang melalui pemetaan partisipatif yang memadukan pengetahuan komunitas, advokasi kebijakan, dan solidaritas lintas wilayah demi pengakuan hak kelola rakyat atas tanah dan ruang hidupnya.

Selengkapnya

Bagaimana JKPP bekerja

JKPP bekerja melalui Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) di 30 lokasi yang tersebar di 28 Provinsi Indonesia.

Selengkapnya

Menata Wates Wewidangan, Menuju Kasukretan Desa Adat di Kabupaten Jembrana

oleh | 19/08/2026 | Advokasi | 0 Komentar

Jembrana — Upaya menata wewidangan Desa Adat di Kabupaten Jembrana memasuki tahap penjajagan. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali menginisiasi koordinasi dan pendampingan rencana pembuatan Peta Wilayah/Wewidangan dan Pemetaan Tanah/Padruwen Desa Adat...
Baca lebih

Workshop Perlindungan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

oleh | 18/08/2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Dalam rangka memperkuat perlindungan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PK, KKP menyelenggarakan workshop pada 4–5 Agustus 2026 di Ambon. Kegiatan yang dilaksanakan...
Baca lebih

Pemetaan Partisipatif: Kelompok Tani Hutan Maduhur Sukajaya, Perkuat Data dan Posisi Masyarakat dalam Konflik Agraria

oleh | 17/08/2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) melakukan pendampingan pengambilan data melalui pemetaan partisipatif bersama masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) Maduhur, pada 8 Agustus 2026 di Desa Sukajaya. Kegiatan ini dilakukan di tengah konflik agraria yang sedang...
Baca lebih

Workshop Penyampaian dan Pembahasan Legal Opinion tentang Analisis Kedudukan Desa Adat sebagai Subjek Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Bali 

oleh | 14/08/2026 | Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Bali, 4 Agustus 2026 — Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Perkumpulan HuMa Indonesia, dan Yayasan GARIS Pantai Nusantara secara kolaboratif menyelenggarakan Workshop Penyampaian dan Pembahasan Legal Opinion tentang Analisis Kedudukan Desa Adat sebagai Subjek...
Baca lebih

SIARAN PERS : Koalisi Reset Kehutanan Regional Sulawesi – Papua Tuntut Pembaruan Hukum Kehutanan Pasca Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

oleh | 03/08/2026 | Advokasi | 0 Komentar

“Menuntut kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan DPR-RI, kami perwakilan masyarakat sipil wilayah Sulawesi dan Papua, tidak bersepakat untuk Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 bukan sekedar direvisi kami...
Baca lebih

Bappenas Gelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Peta Jalan Masyarakat Hukum Adat di Lebak, Banten 

oleh | 01/08/2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah | 0 Komentar

Lebak, 30 Juli 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di...
Baca lebih

Pasuwitran Nyatur Desa: Puncak Pemetaan Partisipatif dalam Mewujudkan Kesepakatan Batas Wewidangan Desa Adat

oleh | 28/07/2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Pasuwitran Nyatur Desa merupakan filosofi masyarakat adat Bali yang menjunjung tinggi persaudaraan, hubungan harmonis, dan musyawarah antardesa. Dalam nilai ini, batas wilayah tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan dibangun melalui pengakuan dan kesepakatan...
Baca lebih

SIARAN PERS : Koalisi Reset Kehutanan Regional Sumatera Desak UU Kehutanan Diganti, Bukan Sekadar Direvisi

oleh | 30/06/2026 | Advokasi | 0 Komentar

Rezim izin dan konsesi dinilai gagal melindungi hutan, memperdalam konflik agraria, dan memperbesar risiko bencana ekologis Padang, Padang, 29 Juni 2026 — Koalisi Regional Sumatera mendesak Pemerintah dan DPR-RI  untuk segera mengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun...
Baca lebih

Mitra JKPP

JKPP bekerja dengan mitra dan jaringan nasional maupun internasional.