Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif ~ Peraturan List

No	Nomor Surat	Tentang
1	RPP 2009	Penyelenggaraan Penataan Ruang
2	PP No. 26 Tahun 2008	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Penjelasan dan Lampiran)
3	PP No. 22 Tahun 2007	Pedomana Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
4	PP No.16 Tahun 2004	Penatagunaan Tanah
5	PP No. 44 Tahun 2004	Perencanaan Kehutanan (Abstract)
6	PP No. 16 Tahun 2003	Penatagunaan Tanah
7	PP No.8 Tahun 2003	Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
8	PP No. 34 Tahun 2002	Tata Hutan Dan Penyusunan Rencanan Pengelolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
9	PP No.38 Tahun 2002	Daftar Koordinator Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan indonesia
10	PP No.56 Tahun 2001	Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
11	PP No.77 Tahun 2001	Irigasi
12	PP No. 4 Tahun 2001	Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitand Dengan Kebakaran Hutan dan Atau Lahan (Penjelasan dan Lampiran)
13	PP No.25 Tahun 2000	Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai OTONOM
14	PP No. 10 Tahun 2000	Ketelitian Peta
15	PP No.27 Tahun 1999	Analisis mengenai dampak lingkungan hidup
16	PP No.80 Tahun 1999	Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri
17	PP No.68 Tahun 1998	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelastarian alam
18	PP No. 47 Tahun 1997	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
19	PP No. 69 Tahun 1996	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
20	PP No. 27 Tahun 1991	Irigasi
21	PP No. 35 Tahun 1991	Sungai
22	PP No. 42 Tahun 1990	Perusahaan Umum (Perum) “Otorita Jati LUHUR”
23	PP No. 20 Tahun 1990	Pengendalian Pencemaran Air
24	PP No. 8 Tahun 1990	Jalan Tol
25	PP No. 5 Tahun 1990	Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta
26	PP No. 23 Tahun 1982	Irigasi
27	PP No. 22 Tahun 1982	Tata Pengaturan Air
28	PP No. 33 Tahun 1970	Perencanaan Hutan