Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif ~ Peraturan List

No	Nomor Surat	Tentang
1	Keppres No. 4 Tahun 2009	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
2	Rakeppres No. Tahun 2004	Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. (Revisi Draft 140604)
3	Keppres No. 34 Tahun 2003	Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan
4	Keppres No. 150 Tahun 2000	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
5	Kepres No. 62 Tahun 2000	Koordinasi Penataan Ruang Nasional
6	Keppres No. 12 Tahun 2000	Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaaan Umum
7	Keppres No. 114 Tahun 1999	Penataan Ruang Kawasan Bogor - Puncak - Cianjur
8	Keppres No.80 Tahun 1999	Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah
9	Keppres No. 136 Tahun 1999	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
10	Keppres No. 134 Tahun 1999	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara
11	Keppres No. 136 Tahun 1998	Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen
12	Keppres No. 7 Tahun 1998	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan atau Pengelolaan Struktur
13	Keppres No. 50 Tahun 1997	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
14	Keppres No. 41 Tahun 1996	Kawasan Industri
15	Keppres No. 16 Tahun 1994	Pelaksanaan APBN sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 6 Tahun 1999
16	Keppres No. 55 Tahun 1993	Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
17	Keppres No. 98 Tahun 1993	Perubahan Keppres No. 53/1989 tentang Kawasan Industri
18	Keppres No. 75 Tahun 1993	Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional
19	Keppres No. 33 Tahun 1990	Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri
20	Keppres No. 32 Tahun 1990	Pengelolaan Kawasan Lindung
21	Keppres No. 23 Tahun 1990	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
22	Keppres No. 41 Tahun 1973	Daerah Industri Pulau Batam