Menu_Home.gif Menu_ProfilJKPP.gif Menu_Pelatihan.gif Menu_SimpulLayanan.gif Menu_RegistrasiWIKERA.gif Menu_UpdateInformasi.gif
Menu_FAQ.gif Menu_Links.gif Menu_SiteMap.gif
JKPP_Inside.gif
Home » Publikasi

Berita

  

26 August 2010 11:53
Takashi: Proyek Jatropha Atasi Pemanasan Global
Takashi: Proyek Jatropha Atasi Pemanasan Global
23 August 2010 11:55
LoI REDD Harus Pastikan Kedaulatan Pengelolaan Hutan
LoI REDD Harus Pastikan Kedaulatan Pengelolaan Hutan
20 August 2010 17:00
Emisi Karbon: Norwegia Siap Bayar 30 Juta Dollar AS
Emisi Karbon: Norwegia Siap Bayar 30 Juta Dollar AS
12 August 2010 13:05
2.900 Ha Lahan Pertanian Dialihfungsikan
2.900 Ha Lahan Pertanian Dialihfungsikan
10 August 2010 15:19
Moratorium Hutan Efektif 2011
Moratorium Hutan Efektif 2011
9 August 2010 14:28
Perhutani Intensifkan Pola Kemitraan
Perhutani Intensifkan Pola Kemitraan
6 August 2010 16:12
Deforestasi terencana diterapkan
Deforestasi terencana diterapkan
4 August 2010 14:23
Seribu Petani Protes Alih Fungsi Lahan
Seribu Petani Protes Alih Fungsi Lahan
26 July 2010 12:27
Soros Pelajari Hutan Indonesia
Soros Pelajari Hutan Indonesia
22 July 2010 12:39
Percontohan Redd Plus Berpeluang di Kalteng
Percontohan Redd Plus Berpeluang di Kalteng
19 July 2010 11:43
Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Penataan Ruang dan NSPK
Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Penataan Ruang dan NSPK
16 July 2010 11:40
Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
15 July 2010 11:59
Bengkulu Bertekad Percepat Penyelesaian RTRW
Bengkulu Bertekad Percepat Penyelesaian RTRW
13 July 2010 11:53
Pedoman Standar Teknis Fungsi Ruang Kawasan Budidaya
Pedoman Standar Teknis Fungsi Ruang Kawasan Budidaya
13 July 2010 11:46
Adaptasi Perubahan Iklim Melalui Penataan Ruang
Adaptasi Perubahan Iklim Melalui Penataan Ruang
12 July 2010 12:01
Peran SKPD dalam Pembinaan Perangkat Daerah Bidang Penataan Ruang di Sumatera
Peran SKPD dalam Pembinaan Perangkat Daerah Bidang Penataan Ruang di Sumatera
12 July 2010 01:24
Hutan Tanaman Industri
Hutan Tanaman Industri Pemerintah Percepat Realisasi HTI
12 July 2010 01:22
Moratorium Tak Berdampak bagi Investor
Moratorium Tak Berdampak bagi Investor
9 July 2010 13:24
Percepatan Penyelesaian RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota di NTT
Percepatan Penyelesaian RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota di NTT
9 July 2010 13:20
Masyarakat Harus Terlibat Dalam Penataan Ruang
Masyarakat Harus Terlibat Dalam Penataan Ruang
9 July 2010 11:50
Publik Berhak Atas Pemanfaatan Ruang Dalam Bumi
Publik Berhak Atas Pemanfaatan Ruang Dalam Bumi
8 July 2010 11:57
Action Plan Percepatan Pembangunan Pulau Papua
Action Plan Percepatan Pembangunan Pulau Papua
5 July 2010 13:22
Gubernur dan Bupati/walikota se-Nusa Tenggara Barat menandatangani Nota Kesepakatan Penyelenggaraan
Gubernur dan Bupati/walikota se-Nusa Tenggara Barat menandatangani Nota Kesepakatan Penyelenggaraan Penataan Ruang
5 July 2010 13:15
Penuntasan RTRW Pengaruhi Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
Penuntasan RTRW Pengaruhi Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
2 July 2010 13:18
RTRW Kabupaten Gresik Selesai Dibahas Dengan BKPRN
RTRW Kabupaten Gresik Selesai Dibahas Dengan BKPRN
30 June 2010 19:45
Witoelar: Dana Perubahan Iklim Bersifat Hibah
Witoelar: Dana Perubahan Iklim Bersifat Hibah
3 June 2010 10:48
Bakorsutanal: Informasi Geografi Masih Terkotak-Kotak
Bakorsutanal: Informasi Geografi Masih Terkotak-Kotak
31 May 2010 10:10
Tahun 2012, Tak Ada Alih Fungsi Hutan Indonesia
Tahun 2012, Tak Ada Alih Fungsi Hutan Indonesia
19 May 2010 10:18
Besar Kecil Normal Perwakilan Gubernur Paparkan Tantangan Menjaga Hutan
Besar Kecil Normal Perwakilan Gubernur Paparkan Tantangan Menjaga Hutan
10 May 2010 11:46
156 KAWASAN ANDALAN DITETAPKAN DALAM RTRW NASIONAL
156 KAWASAN ANDALAN DITETAPKAN DALAM RTRW NASIONAL
9 May 2010 11:45
KABUPATEN /KOTA WAJIB MEMILIKI RTRW
KABUPATEN /KOTA WAJIB MEMILIKI RTRW
6 May 2010 11:51
AKHIR 2010 PERDA RTRW PROPINSI MALUKU UTARA SELESAI
AKHIR 2010 PERDA RTRW PROPINSI MALUKU UTARA SELESAI
5 May 2010 11:55
PU DAN KPK BAHAS TATA RUANG TERKAIT KEHUTANAN
PU DAN KPK BAHAS TATA RUANG TERKAIT KEHUTANAN
4 May 2010 11:56
MENATA RUANG MENJAGA KELESTARIAN HUTAN
MENATA RUANG MENJAGA KELESTARIAN HUTAN
3 May 2010 11:53
PU SIAPKAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
PU SIAPKAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
30 March 2010 11:49
SBY Minta Lapindo Selesaikan Ganti Rugi
SBY Minta Lapindo Selesaikan Ganti Rugi
30 March 2010 11:07
Pengurangan Emisi Diragukan
Pengurangan Emisi Diragukan
29 March 2010 20:18
Tata Ruang Dumai Tunggu Provinsi
Pemerintah Kota Dumai, tidak bisa menetapkan sendiri hasil perubahan rancangan tata ruang wilayah (RTRW). Tetapi harus menunggu ketentuan selanjutkan dari Pemprov Riau.
29 March 2010 19:15
NTB Ajukan Tiga Alokasi Kawasan Strategis Provinsi
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam Raperda RTRW NTB dialokasikan pada sektor ekonomi, sosial budaya, dan daya dukung lingkungan. Prioritas pengalokasian ini dikarenakan ketiga sektor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi Provinsi NTB
29 March 2010 19:14
Penegakan Konsistensi Penataan Ruang Untuk Pembangunan Wilayah Berkelanjutan
Perencanaan tata ruang menjadi penting karena memuat proses kesepakatan lintas wilayah dan lintas sektor untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
29 March 2010 19:14
Usulan KEK Kabupaten Barru Percepat Revitalisasi KAPET Pare-Pare
Usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Barru mendapat dukungan dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang (DJPR) Departemen PU. Saat ini Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sedang dalam proses revitalisasi untuk membangun perekonomian daerah yang berbasis kawasan
29 March 2010 19:13
Menggagas Isu Strategis Penataan Ruang
Isu strategis untuk kegiatan di Kalimantan dan Sulawesi sebaiknya menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang sudah legal
29 March 2010 19:12
PU DORONG PERCEPATAN REFORMULASI DAN REVITALIASI KAPET
Direktorat Jenderal Penataan Ruang bersama anggota Tim Teknis Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) saat ini tengah berupaya merampungkan konsep akhir dari revitalisasi KAPET ke depan. Proses pematangan rumusan juga diagendakan dalam waktu dekat oleh Tim Teknis.
29 March 2010 19:09
Kawasan Strategis Nasional Harus Tercantum Dalam RTR di Daerah
Sebagai upaya menjamin keberlangsungan fungsi kawasan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di daerah, khususnya kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, Kawasan Strategis Nasional (KSN) harus tercantum dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota dan Propinsi maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
29 March 2010 19:08
PENATAAN RUANG HARUS MENJADI LEADER DALAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
DPR mengingatkan pentingnya peran Penataan Ruang dalam pengembangan kawasan perbatasan negara. Penataan Ruang harus menjadi leader dalam percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara dan DPR akan meminta Pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang kawasan perbatasan negara di pulau Kalimantan. Peraturan zonasi sangat diperlukan pada kaw asan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dalam hal ini Entikong, untuk menghindar
29 March 2010 19:01
Perencanaan Tata Ruang KSN Harus Fokus Dalam Mempertahankan Fungsi Kawasan
Fokus dalam mempertahankan dan melindungi fungsi kawasan merupakan satu hal yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN), mulai dari tahap penentuan kriteria deliniasi hingga penyusunan indikasi program pengembangan. Hal ini menjadi salah satu kesimpulan pada pembahasan Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah III (P.Kalimantan, P.Sulawesi, dan Provinsi NTB)
29 March 2010 19:00
Kawasan Perkotaan Manado-Bitung Menuju Pintu Gerbang ASEAN Timur
Visi pembangunan Kawasan Perkotaan Bitung-Minahasa-Minahasa Utara-Tomohon-Manado (Bimindo) yang mencanangkan menjadi pusat kawasan bisnis dan perdagangan di ASEAN Timur adalah tantangan ke depan dalam kegiatan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Manado-Bitung
29 March 2010 18:53
Mataram Sebagai Bagian Dari Lombok Ecocity Island
Pulau Lombok yang telah ditetapkan sebagai Ecocity Island oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadikan arahan pembangunan kota Mataram harus terjaga sebagai kawasan permukiman. Meski memiliki kondisi iklim yang cerah dan geografis yang mendukung untuk dijadikan sebagai kawasan permukiman, namun diharapkan dapat tetap mempertahankan dan menjaga nilai tradisi lingkungan yang ada pada saat ini.
29 March 2010 18:53
Kawasan Metropolitan Mamminasata sebagai Best Practice Perencanaan Tata Ruang dan Implementasinya
Penataan ruang Kawasan Metropolitan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) merupakan suatu contoh best practice kegiatan perencanaan sampai dengan implementasi rencana tata ruang di lapangan
29 March 2010 18:52
Kearifan Lokal, Filosofi Dasar Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Tana Toraja
Rencana Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja mengangkat kearifan lokal untuk mewujudkan wilayah tersebut sebagai peneduh dunia. Ini didorong oleh ketersediaan kawasan hutan kabupaten dengan luas 53,20 persen serta tumbuh berkembangnya sistem kehidupan Tongkonan yang merupakan dinamika harmonis hubungan antar manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Hal tersebut mengemuka dalam Pembahasan Kegiatan Peningkatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja
29 March 2010 18:51
Pembangunan Kawasan Metropolitan BBM Dilakukan Secara Terpadu Bersama Stakeholder
Program pembangunan di Kawasan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura (BBM) didasarkan pada sinkronisasi yang telah disepakati bersama oleh seluruh stakeholder yang meliputi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan sektor pembangunan terkait
29 March 2010 18:50
Peran Strategis Kota Tarakan
Implementasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan kesepakatan semua pihak menjadi fokus kegiatan penataan ruang Kota Tarakan. Lebih lanjut, RTR yang telah disepakati oleh semua stakeholder tersebut akan dituangkan dalam program masing-masing institusi
29 March 2010 18:46
Pengembangan Kawasan Metropolitan Pontianak Mendapat Dukungan Lintas Sektor
Pontianak telah memenuhi aspek strategis untuk dijadikan sebagai metropolitan area, sebagaimana tertuang dalam misi pengembangan wilayah Pontianak. Salah satu aspek strategis tersebut adalah Pontianak merupakan beranda negara yang berinteraksi langsung dengan Negara Bahagian Serawak, Malaysia. Hal ini mengemuka dalam Pembahasan Bantuan Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Kota Pontianak dan sekitarnya
29 March 2010 18:45
Implementasi RTR Kawasan Metropolitan Mamminasata
Sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan Kawasan Metropolitan Mamminasata-Maros-Sangguminasa-Takalar (Mamminasata), Ditjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum (PU) di tahun 2010 akan melakukan kegiatan tahun jamak tahap kedua. Direktur Penataan Ruang Wilayah III, Wahyono Bintarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan pembahasan dengan Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata (BKSPMM)
29 March 2010 18:44
RTRW Kota Gorontalo Masuki Tahap Persetujuan Substansi
Proses persetujuan substansi draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Gorontalo akan memasuki beberapa tahapan. Antara lain meliputi evaluasi terhadap kesesuaiannya dengan Undang-Undang Penataan Ruang, kebijakan nasional, RTRW Nasional, serta Norma-Standar-Pedoman-Kriteria
29 March 2010 18:42
DPRD Sulawesi Barat Dukung Penuh Upaya Penyiapan Perda RTRW Provinsi
Lembaga legislatif Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan keseriusan dukungan mereka dalam penyiapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan klarifikasi dan validasi data terkait RTRW Sulawesi Barat kepada Ditjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum (PU)
29 March 2010 18:41
Diperlukan Komitmen dan Konsistensi Sektor Pembangunan Untuk Mewujudkan Kawasan BBM Yang Berkelanjut
Komitmen dan konsistensi seluruh sektor pembangunan diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura (BBM) yang berkelanjutan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi program pembangunan spasial dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui sinkronisasi program pemanfaatan ruang dan instrument pengendaliannya.
29 March 2010 18:40
Implementasi RTRW Kota Tarakan Sebagai Landasan Pembangunan Berkelanjutan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan diharapkan dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan, untuk segera diimplementasikan. Sehingga ke depan, RTRW ini dapat memberikan warna dan manfaat yang besar, khususnya dalam mendorong pembangunan kota Tarakan berkelanjutan.
29 March 2010 18:38
Bentuk Nyata Implementasi RTR Kawasan Metropolitan Mamminasata
Implementasi Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Metropolitan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) telah mengambil bentuk nyata. Hal ini dapat dilihat dari telah dimulainya berbagai program pembangunan di Daerah. Direktur Penataan Ruang Wilayah III Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wahyono Bintarto menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Tim Pengarah (Steering Comitte) Japan International Cooperation Agency (JICA), Jakarta
29 March 2010 18:37
Polemik Pemasangan Pipa Gas Sepanjang Kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang
Kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan luasan 12.500 Ha telah ditetapkan sebagai Kawasan konservasi oleh PP No. 26/2008 tentang RTRWN dan Kepmenhut No. 398/KPTS-II/1998. Namun dilakukan pemasangan pipa gas sepanjang 2,8 Km
29 March 2010 18:35
Kesepakatan Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur Se-Pulau Sulawesi 2010-2014
Penandatanganan Berita Acara Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menjadi kesepakatan awal persetujuan program sektor-sektor terkait infrastruktur antara Pemda se-Pulau Sulawesi dengan Pemerintah Pusat
29 March 2010 18:33
Pembangunan Kota Gorontalo Diwujudkan Melalui Iterasi RTRW dengan RPJMD
Proses perencanaan di daerah harus dilakukan secara berulang dengan mengacu terhadap peraturan terkait. Dalam rangka pembangunan kota Gorontalo, proses saling mengacu (iterasi) perlu dilakukan antara produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga sinergis. Direktur Penataan Ruang Wilayah III Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wahyono Bintarto menyampaikan hal tersebut pada kegiatan konsultasi penyusunan RTRW Kota Gorontalo di Jakarta
29 March 2010 18:32
Peran KAPET DAS Kakab Dalam Pembangunan Daerah
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) mempunyai fungsi penting dalam pembangunan daerah. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 150/2000, pembentukan KAPET untuk memperkecil kesenjangan antara Kawasan Barat dengan Timur Indonesia
29 March 2010 18:29
Revisi RTRW Menjadi Fokus Perhatian
Pemerintah terus berupaya membantu Pemda menyelesikan revisi RTRW-nya, yaitu dengan melakukan Bimbingan Teknis (Bintek) dan Bantuan Teknis (Bantek). Sampai dengan tahun 2009, Ditjen Penataan Ruang telah menyelenggarkan Bantek di 2 provinsi, 100 kabupaten, dan 33 kota. “Selain itu, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan koordinasi lintas sektor dan pengembangan SDM di daerah sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah
29 March 2010 18:28
Jatim Akan Sinergikan Agropolitan dan Metropolitan
Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan metropolitan, merupakan tujuan penataan ruang Provinsi Jawa Timur (Jatim). Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2029 ini diharapkan Jatim dapat menjadi pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan. Demikian dikemukakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Hadi Prasetyo dalam pembahasan RTRW Provinsi Jawa Timu
29 March 2010 17:51
Komitmen Kota Bukittinggi Wujudkan Penataan Ruang Berkualitas
Pemerintah Kota Bukittinggi telah menunjukkan komitmennya dalam penyelenggaraan penataan ruang, dengan melakukan inovasi dan kreativitas sebagai wujud peningkatan kualitas penataan ruang Kota Bukittinggi. Atas komitmen tersebut, maka Kota Bukittinggi berhasil memperoleh penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU).
29 March 2010 17:51
Optimis, Perda RTRW Kota Bukittinggi Selesai Tahun Ini
optimis Perda RTRW kota dapat diselesaikan pada tahun ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
29 March 2010 17:49
Upaya Optimalisasi Lahan dalam Pemanfaatan Ruang di Pulau Bangka
Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Penataan Ruang No. 26/2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka kini tengah melakukan penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya. “Dalam penyusunan revisi RTRW ini, sebagai wilayah pulau yang memiliki keterbatasan lahan, Bangka perlu memperhatikan optimalisasi lahan dalam pemanfaatan ruangnya,” ungkap Direktur Penataan Ruang Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum, Bahal Edison Naiborhu dalam kunjungan kerja Pansus Tata Ruang DPRD Kabupaten Ban
29 March 2010 16:12
Tata Ruang & Alam
Suhu di Medan 35 Derajat Celsius Curah Hujan Tinggi
29 March 2010 16:12
Infrastruktur Ekonomi
Relokasi Pasar Ngasem Sosialisasi Relokasi Harus Gencar
29 March 2010 16:11
Infrastruktur Air
Rusunawa PDAM Segera Atasi Keluhan Suplai Air Rusunawa
29 March 2010 16:10
Infrastruktur
Infrastruktur Jalan Menuju Obyek Wisata Papandayan Rusak Parah
29 March 2010 16:09
Tata Ruang & Investasi
Pengembangan Daerah Biar Gubernur Bisa Santai
29 March 2010 16:09
Infrastruktur
Sarana Jalan Baru 10 Persen Kendaraan yang Lalui Tol Kanci-Pejagan
29 March 2010 16:08
Tata Ruang & Investasi
Tak Berubah, Izin HO Berlaku Dikeluhkan, Penerapan Aturan yang Menyulitkan Investor
29 March 2010 16:05
BKPRN
Susunan BKPRN
29 March 2010 16:01
RTRW Jateng
PENGEMBANGAN SESUAI WILAYAH
29 March 2010 14:24
Tata Ruang & Hutan
Konflik Harimau dan Manusia Meningkat Satwa Mangsa Terus Berkurang
29 March 2010 14:23
Infrastruktur
Warga Tagih Janji Kondisi Jalan di Wilayah Pinggiran Kota Memprihatinkan
29 March 2010 14:15
Kependudukan
KEPENDUDUKAN 1.500 Akta Kelahiran Akan Dibagikan secara Gratis
29 March 2010 14:14
Tata Ruang & Pemukiman
Apartemen Tak Terawasi Perhimpunan Penghuni Tak Berjalan Efektif Awasi Kependudukan
29 March 2010 14:12
Infrastruktur Ekonomi
PENATAAN PASAR Pedagang Mulai Dipindah
29 March 2010 14:11
Tata Ruang & Investasi
13 BUMD Terancam Dijual DPRD: Pilihannya Divestasi atau Suntikan Dana
29 March 2010 14:09
Kearifan Lokal
KERAJINAN Divisualkan, 1.001 Motif Batik Yogyakarta-Surakarta
29 March 2010 14:06
Kearifan Lokal
Tidore Miliki Kadaton Baru Sultan Bingung Bayar Petugas
29 March 2010 14:05
Tata Ruang & Pertambangan
Izin Tambang Belum Dicabut Awang Faroek Minta Rakyat Jangan Pilih Pejabat Antilingkungan
29 March 2010 14:02
Lingkungan & Tata Ruang
LINGKUNGAN Inggris Bantu Lindungi Hutan Gambut Berbak
29 March 2010 13:54
Tata Ruang & Pendidikan
AKSES PENDIDIKAN Papua Barat Didorong Penuhi Kebutuhan Guru
29 March 2010 13:52
Tata Ruang & Perikanan
KAWASAN TAMBAK Warga dan Tokoh Ancam Blokade Punduh Pedada
29 March 2010 13:48
Tata Ruang & Investasi
MUSYAWARAH DAERAH Sumut Fokus pada Pengembangan Produk Hilir CPO
29 March 2010 13:46
Tata Ruang & Naker
TENAGA KERJA 30.000 Mantan Pekerja Pabrik Kayu Menganggur
29 March 2010 13:45
Tata Ruang & Bencana
Lumpur Penuhi Rumah Di Karawang, Jumlah Pengungsi Mulai Berkurang
29 March 2010 13:38
Tata Ruang & Energi
TEKNOLOGI ENERGI Kompetisi Hemat Bahan Bakar di Ruang Publik
29 March 2010 13:36
Tata Ruang & Pengelolaan DAS
SUMBER DAYA AIR Kearifan Penanganan Citarum
29 March 2010 13:35
Tata Ruang & Bencana
BANJIR CITARUM Dari Nadi Kehidupan Jadi Bencana Kehidupan
29 March 2010 13:33
Tata Ruang & Pengelolaan DAS
DAS di Jawa Memprihatinkan Citarum dan Bengawan Solo Sudah Kritis
29 March 2010 13:30
Tata Ruang & Pengelolaan DAS
Banjir Citarum Sulit Diatasi Perlu Ketegasan untuk Pulihkan DAS Citarum
29 March 2010 11:52
Hutan Lindung di Tanggamus Jadi Tambang Emas
Hutan Lindung di Tanggamus Jadi Tambang Emas
27 March 2010 03:06
Infrastruktur
Infrastruktur Rob di Jalan ke Pelabuhan Makin Parah
27 March 2010 03:04
Tata Ruang & Investasi
Jasa Konstruksi Kontraktor Perlu Cermati Kontrak Kerja
27 March 2010 03:03
Lingkungan & Tata Ruang
Lingkungan Sampah dan Pendangkalan Muara, Masalah Serius di Wilayah Tegal
27 March 2010 03:03
Infrastruktur
Kebutuhan Listrik Menanti Terang dalam Gelap
27 March 2010 03:01
Tata Ruang & Wisata
Pengembangan Wisata Kadin Temukan Tiga Kelemahan Utama
27 March 2010 03:00
Tata Ruang & Inisiatif Lokal
Solo Lindungi Pasar Tradisional Peraturan untuk Melindungi Produk Buatan Solo Segera Menyusul
27 March 2010 02:59
Tata Ruang & Bencana
Banjir Citarum Pemprov Jabar Tawarkan Relokasi
27 March 2010 02:58
Tata Ruang & Bencana
Warga Berdesakan di Pengungsian Genangan di Karawang Sulit Surut
27 March 2010 02:56
Lingkungan & Tata Ruang
Degradasi Lingkungan 25.000 Hektar Hutan di Jawa Barat Disalahgunakan
27 March 2010 02:55
Lingkungan & Tata Ruang
Anak Sungai di Mandalajati Rusak Kerusakan Telah Berlangsung 10 Tahun
27 March 2010 02:54
Tata Ruang & Bencana
Banjir Rapuhnya Gantungan Hidup Rasib, Nasib..., Nasib...
27 March 2010 02:53
Tata Ruang & Inisiatif Lokal
Forum Penataan Ruang Orang Sunda
27 March 2010 02:51
Tata Ruang & Pertanian
Pengairan Stok Air Terbatas, Petani Diimbau Hemat Air
27 March 2010 02:49
Tata Ruang & Pertanian
Keamanan Pangan Masih Rendah Konsumen Bisa Adukan Temuan dan Keluhan
27 March 2010 02:47
Tata Ruang & Pertanian
Pola Konsumsi Diversifikasi Pangan Mulai dari Desa
27 March 2010 02:45
Tata Ruang & Kelautan
Mimpi Besar Kulon Progo dari Laut
27 March 2010 02:39
Tata Ruang & Tambang
Tambang Pasir Besi Petani Tuntut Komitmen DPRD Kulon Progo
27 March 2010 02:28
Tata Ruang & Kebijakan
Penertiban Menuai Protes Perda Nomor 44/2002 Dinilai Elitis yang Mengabaikan Rakyat Kecil
27 March 2010 02:26
Tata Ruang & Kebijakan
DPRD Setujui Pemekaran Keinginan Pemekaran Wilayah Perlu Ditahan
27 March 2010 02:25
Infrastruktur
INFRASTRUKTUR Pembangunan di Jakabaring Belum Didukung Perda
27 March 2010 02:24
Tata Ruang & Bencana
Banjir, Pasokan Kain Tersendat Pedagang Bertahan dengan Stok yang Ada
27 March 2010 02:22
Tata Ruang & Kebijakan
PERATURAN DAERAH Penegakan Hukum Peraturan Daerah Masih Lemah
27 March 2010 02:19
Tata Ruang & Pertanian
PADI TRANSGENIK Pertimbangkan Dampak Sosial Ekonomi Petani
27 March 2010 02:18
Tata Ruang & Tambang
BP Migas Tolak Disalahkan Minat Kontraktor Minyak untuk Eksplorasi Menurun
27 March 2010 02:18
Tata Ruang & Bencana
Tanah Semakin Ambles Rawan Longsor di Banjarnegara
27 March 2010 02:17
Infrastruktur
JALAN RUSAK Hasil Panen Terancam Membusuk
27 March 2010 02:16
Tata Ruang & Hutan
Perusak Hutan agar Ditindak Tegas Hutan Lindung Pulau Bunyu dan Nunukan Rusak
27 March 2010 02:15
Tata Ruang & Bencana
BENCANA ALAM Pemerintah Kurang Memerhatikan Mitigasi
27 March 2010 02:14
Tata Ruang & Sawit
DERITA PETANI Perjuangan Berbuah Penjara
27 March 2010 02:13
Tata Ruang & Alam
Giliran Gajah Serang Manusia Selain Terusik, Mereka Marah
27 March 2010 01:13
Tata Ruang & Investasi
Ketidakberesan RTRW Hambat Investasi di Daerah
27 March 2010 01:11
Tata Ruang & Tambang
Investasi Tambang Tertunda
27 March 2010 01:10
Tata Ruang & Sawit
BPKEL Pidanakan Pelanggar HGU
27 March 2010 01:09
Lingkungan & Tata Ruang
UU Lingkungan Hidup Lebih "Bergigi"
27 March 2010 01:07
Tata Ruang
Proses revisi tata ruang di beberapa provinsi masih terhambat sikap pemerintah daerah. Pemda bersikeras memasukkan kawasan hutan lindung yang telah beralih fungsi tanpa izin ke dalam tata ruang provinsi.
27 March 2010 01:06
Tata Ruang Provinsi, Pemutihan !!!
Jangan Ada Pemutihan dalam Revisi Tata Ruang Provinsi
27 March 2010 01:04
Tata Ruang
Bencana dan Gagalnya Politik Tata Ruang
27 March 2010 01:02
tata ruang
Sistem Superblok Dapat Jadi Solusi11.02.2010 | tata ruang
21 March 2010 11:43
Pembahasan tanpa RTRW
Pembahasan tanpa RTRW
19 March 2010 11:45
103 Desa Masuk HL
103 Desa Masuk HL
18 March 2010 11:48
Tata Ruang Pertanian Tidak Jelas
Proyek Pencetakan Sawah Gagal
18 March 2010 11:47
Kebun Sawit Menunggu Amdal
Kebun Sawit Menunggu Amdal
17 March 2010 15:35
Infrastruktur
Perusahaan Australia Lirik Jalan Tol Indonesia
13 January 2010 13:06
Perda RTRW DKI 2010-2030 Segera Disahkan
Perda RTRW DKI 2010-2030 Segera Disahkan
12 January 2010 12:05
RTRWP Menuai Masalah
Desa Berumur 300 Tahun Terancam Hilang di Rohul
11 January 2010 13:05
Penataan Pemukiman Penduduk Kota Mamuju Tak Teratur
Penataan Pemukiman Penduduk Kota Mamuju Tak Teratur
28 December 2009 12:09
KKR Wujudkan Transparansi Pemerintahan
KKR Wujudkan Transparansi Pemerintahan
28 December 2009 12:08
Kerusakan Bakau Bisa Timbulkan Bencana
Kerusakan Bakau Bisa Timbulkan Bencana
28 December 2009 11:11
Dephut Rehabilitasi DAS Riau
Dephut Rehabilitasi DAS Riau
22 December 2009 11:40
Anggota DPD Kalbar Kunjungi Sintang
Anggota DPD Kalbar Kunjungi Sintang
22 December 2009 11:15
Bupati Batubara : Tata Ruang Mencegah Lingkungan dari Bencana
Bupati Batubara : Tata Ruang Mencegah Lingkungan dari Bencana
21 December 2009 11:13
Badan Lingkungan Hidup Tegur Empat Perusahaan
Badan Lingkungan Hidup Tegur Empat Perusahaan
21 December 2009 11:11
PENATAAN RUANG JAWA-BALI HARUS PERHATIKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PENATAAN RUANG JAWA-BALI HARUS PERHATIKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
21 December 2009 11:02
KONSERVASI: Alih Fungsi Hutan Ancam Gajah Sumatera
KONSERVASI: Alih Fungsi Hutan Ancam Gajah Sumatera
21 December 2009 11:01
Selamatkan Hutan 'Mangrove'
Selamatkan Hutan 'Mangrove'
19 December 2009 10:23
21.540 Ha Jadi Kawasan Hijau
21.540 Ha Jadi Kawasan Hijau
18 December 2009 10:49
Penambangan Pasir Dekati Kawasan Puncak Merapi
Penambangan Pasir Dekati Kawasan Puncak Merapi
18 December 2009 10:20
Relokasi Tak Jelas, TNGL Dirambah Warga
Relokasi Tak Jelas, TNGL Dirambah Warga
17 December 2009 11:26
Tapal Batas Jambi Bermasalah
Tapal Batas Jambi Bermasalah
16 December 2009 10:34
Pengusaha Perkebunan Evaluasi Kerja Sama
Pengusaha Perkebunan Evaluasi Kerja Sama
16 December 2009 10:31
Pascatsunami, Ratusan Ribu Bidang Tanah Belum Bersertifikat
Pascatsunami, Ratusan Ribu Bidang Tanah Belum Bersertifikat
7 December 2009 12:14
Tolak TNKM, Jika Kesepakatan Tak Dipenuhi
Tolak TNKM, Jika Kesepakatan Tak Dipenuhi
7 December 2009 11:24
Revisi RTRW Harus Akurat
Revisi RTRW Harus Akurat
7 December 2009 11:23
Semua HP di Tebo Bermasalah
Semua HP di Tebo Bermasalah
3 December 2009 10:56
DPRD Cercar Budidaya Soal Hutan
DPRD Cercar Budidaya Soal Hutan
2 November 2009 22:34
Merasa Terintimidasi, Petani Kalibakar Mengadu Ke DPRD
Merasa Terintimidasi, Petani Kalibakar Mengadu Ke DPRD
29 October 2009 17:24
Usut Penyerobotan Kebun Masyarakat
Usut Penyerobotan Kebun Masyarakat
24 October 2009 17:27
Pusat Keluarkan Izin HPHTI Baru
Pusat Keluarkan Izin HPHTI Baru
26 September 2009 09:28
Menhut Akan Turunkan Tim ke Taman Buru Linge
Menhut Akan Turunkan Tim ke Taman Buru Linge
25 September 2009 08:56
Uni Eropa `Sangat Cemas` Pada Negosiasi Iklim
Uni Eropa `Sangat Cemas` Pada Negosiasi Iklim
14 September 2009 16:49
RTWP Tunggu Menteri dan DPR
RTWP Tunggu Menteri dan DPR
14 September 2009 16:47
Peta Tahura Sesuai SK Menhut
Peta Tahura Sesuai SK Menhut
11 September 2009 16:46
Dapat Izin Dua Kadistamben
Dapat Izin Dua Kadistamben
8 September 2009 15:30
PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR
PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR
7 September 2009 13:13
Menhut Kecewa, Minta Ditertibkan
Menhut Kecewa, Minta Ditertibkan
4 September 2009 11:48
Fungsi Hutan Adat Buluhcina Akan Dikembalikan
Fungsi Hutan Adat Buluhcina Akan Dikembalikan
28 August 2009 11:44
Teluk Pandan Masuk TNK
Teluk Pandan Masuk TNK
27 August 2009 14:20
DPRD Sahkan RTRW tanpa Rekomendasi PU
DPRD Sahkan RTRW tanpa Rekomendasi PU
27 August 2009 14:17
Tiga Pulau di Sumbar Dilego
Tiga Pulau di Sumbar Dilego
27 August 2009 11:47
Tata Ruang Direvisi
Tata Ruang Direvisi
21 August 2009 11:41
KEARIFAN LOKAL, KUNCI PENGUATAN PENATAAN RUANG
KEARIFAN LOKAL, KUNCI PENGUATAN PENATAAN RUANG
12 August 2009 11:11
Papua Barat Menuju Pembangunan Berbasis Penataan Ruang
Papua Barat Menuju Pembangunan Berbasis Penataan Ruang
12 August 2009 11:09
Ditjen Penataan Ruang Melakukan Upaya Percepatan Revisi RTRW Kota
Ditjen Penataan Ruang Melakukan Upaya Percepatan Revisi RTRW Kota
12 August 2009 11:05
UPR Mengakomodir Potensi Kearifan Lokal
UPR Mengakomodir Potensi Kearifan Lokal
12 August 2009 09:35
Wakili Kaltim Bidang Kinerja Pelayanan Pemerintah
Wakili Kaltim Bidang Kinerja Pelayanan Pemerintah
11 August 2009 11:22
Reformasi Agraria Ditarget 4,72 Juta Lahan
Reformasi Agraria Ditarget 4,72 Juta Lahan
11 August 2009 11:13
Masalah Perubahan Fungsi Lahan NTB Segera Tuntas
Masalah Perubahan Fungsi Lahan NTB Segera Tuntas
10 August 2009 09:40
Mentan: September RUU Perlindungan Lahan Pertanian Jadi UU
Mentan: September RUU Perlindungan Lahan Pertanian Jadi UU
8 August 2009 11:07
RTRWP Kaltara Tahap Penyusunan
RTRWP Kaltara Tahap Penyusunan
7 August 2009 11:16
Peran Vital Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peran Vital Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
5 August 2009 09:39
Teras Narang Galau Tiga Proyek Besar Terbengkalai
Teras Narang Galau Tiga Proyek Besar Terbengkalai
3 August 2009 09:38
Menhut Tunjuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Tiga Provinsi
Menhut Tunjuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Tiga Provinsi
2 August 2009 12:51
Hancur akibat Tsunami, Banda Aceh Revisi Tata Ruang Kota
Hancur akibat Tsunami, Banda Aceh Revisi Tata Ruang Kota
31 July 2009 12:54
Pertapakan Kantor Bupati Tapsel di Desa Tolang Tidak Sesuai UU
Pertapakan Kantor Bupati Tapsel di Desa Tolang Tidak Sesuai UU
21 July 2009 16:53
Pola Hutan Tanaman dan Pemanfaatan Lahan Tak Produktif
Pola Hutan Tanaman dan Pemanfaatan Lahan Tak Produktif
13 July 2009 18:08
Tim DPRD Sumut Desak Pemkab Batubara Susun Perda Tata Ruang
Perda Tata Ruang sangat penting sebagai acuan melaksanakan program pembangunan Batubara ke depan
8 July 2009 18:01
Pengesahan RTRWP Lampung 1 Bulan Lagi
Pengesahan RTRWP Lampung 1 Bulan Lagi
7 July 2009 18:03
Pengesahan RTRWP Lampung Batal Lagi
Pengesahan RTRW Batal Lagi
7 July 2009 18:03
Pertambangan Bijih Timah di Karimun Melanggar Tata Ruang
Pengerukan Bijih Timah Diduga Dibeking Pejabat
6 July 2009 18:05
RTRW Tidak Terpantau, Pertambangan Tumpang Tindih
Berdampak Besar, Ratusan Aktivitas Tak Terpantau
6 July 2009 10:36
Banyak Kendala Hambat Revisi RTRW
Banyak Kendala Hambat Revisi RTRW
6 July 2009 10:25
TRANSFORMASI SOSIAL, PENDEKATAN BARU PENATAAN RUANG
TRANSFORMASI SOSIAL, PENDEKATAN BARU PENATAAN RUANG
3 July 2009 10:43
40 Desa Ajukan Hutan Desa
40 Desa Ajukan Hutan Desa
2 July 2009 13:09
Babak Baru Mengganjal Pengeruk Perut Bumi
Babak Baru Mengganjal Pengeruk Perut Bumi
2 July 2009 10:47
”Rusunawa tak salahi konsep konservasi”
”Rusunawa tak salahi konsep konservasi”
29 June 2009 13:11
Lahan TNGHS Rusak
Lahan TNGHS Rusak
25 June 2009 11:29
PENATAAN RUANG MILIKI PERAN STRATEGIS DALAM MITIGASI BENCANA
PENATAAN RUANG MILIKI PERAN STRATEGIS DALAM MITIGASI BENCANA
24 June 2009 11:17
Laut Sulut Terancam
Laut Sulut Terancam
24 June 2009 11:09
37% Lahan kritis tak terkover APBD
37% Lahan kritis tak terkover APBD
24 June 2009 10:39
Pengenaan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Tata Ruang
Pengenaan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Tata Ruang
24 June 2009 10:36
Eksploitasi Batu Bara Persempit Areal Pertanian
Eksploitasi Batu Bara Persempit Areal Pertanian
23 June 2009 11:17
Kasus pencemaran air PG Madukismo beri ganti rugi ke petani Rp 40 juta
Kasus pencemaran air PG Madukismo beri ganti rugi ke petani Rp 40 juta
23 June 2009 10:55
Alih fungsi lahan harus sesuai Perda
Alih fungsi lahan harus sesuai Perda
22 June 2009 11:26
Alih fungsi lahan memprihatinkan
Alih fungsi lahan memprihatinkan
22 June 2009 11:02
Perlu Percepatan Penyelesaian Masalah Kehutanan
Perlu Percepatan Penyelesaian Masalah Kehutanan
21 June 2009 11:24
DPR Cek Usulan Perubahan RTRW Kaltim
DPR Cek Usulan Perubahan RTRW Kaltim Usul Revisi UU 31/2004 untuk Menekan Pelaku Pencurian Ikan
16 June 2009 16:01
Pemko Medan tak ada kemauan atasi banjir
Pemko Medan tak ada kemauan atasi banjir
16 June 2009 15:41
DPRD Kebut Pembahasan RTRW
DPRD Kebut Pembahasan RTRW
16 June 2009 15:34
Pemerintah Terus Bagi-bagi Tanah
Pemerintah Terus Bagi-bagi Tanah BPN Distribusikan 300 Ribu Ha Lewat Land Reform
16 June 2009 11:03
Aceh Kehilangan 24 Ribu Ha Hutan Setiap Tahun
Aceh Kehilangan 24 Ribu Ha Hutan Setiap Tahun
15 June 2009 10:16
BPN Akui Banyak Masalah Tumpang Tindih Lahan
BPN Akui Banyak Masalah Tumpang Tindih Lahan
14 June 2009 15:32
Pengusaha Minta Dikaji Ulang
Pengusaha Minta Dikaji Ulang
13 June 2009 11:04
Yudhoyono Akan Benahi Tata Ruang Daerah
Yudhoyono Akan Benahi Tata Ruang Daerah
11 June 2009 15:58
Pemko Medan harus konsisten jalankan RTRW
Pemko Medan harus konsisten jalankan RTRW
10 June 2009 08:55
PERATURAN DAERAH: Gubernur Minta Dewan Bahas Perda Tata Ruang
PERATURAN DAERAH: Gubernur Minta Dewan Bahas Perda Tata Ruang
6 June 2009 10:56
Perlu Audit Lingkungan Emas Hitam Dituding Jadi Sumber Pendapatan Penguasa
Perlu Audit Lingkungan Emas Hitam Dituding Jadi Sumber Pendapatan Penguasa
5 June 2009 10:13
Tak Dikontrol, Akan Evaluasi Gubernur Bisa Desak Bupati dan Wali Kota
Tak Dikontrol, Akan Evaluasi Gubernur Bisa Desak Bupati dan Wali Kota
5 June 2009 09:55
Hindari Masalah, Bahas Tata Ruang
Hindari Masalah, Bahas Tata Ruang
4 June 2009 10:45
Tak Hati-hati, Bisa Pakai ‘Gelang Putih’ Bupati Isran Noor Sampaikan Uneg-uneg kepada Rombongan Lemh
Tak Hati-hati, Bisa Pakai ‘Gelang Putih’ Bupati Isran Noor Sampaikan Uneg-uneg kepada Rombongan Lemhanas
3 June 2009 10:43
Penataan Ujunggenteng Hadapi Banyak Kendala
Penataan Ujunggenteng Hadapi Banyak Kendala
3 June 2009 09:52
Gunung Besar Dibabat, Air Bersih Dikeluhkan
Gunung Besar Dibabat, Air Bersih Dikeluhkan
31 May 2009 10:25
Pola Satu Pintu untuk Terbitkan Izin
Pola Satu Pintu untuk Terbitkan Izin
30 May 2009 09:00
Regulasi: UU Tata Ruang Atur Insentif
Regulasi: UU Tata Ruang Atur Insentif
26 May 2009 09:02
Regulasi: Revisi RTRW Memuat Penataan Pesisir
Regulasi: Revisi RTRW Memuat Penataan Pesisir
1 May 2009 11:10
DPRD Lampung Tidak Setujui Raperda RTRW
DPRD Lampung Tidak Setujui Raperda RTRW
2 March 2009 16:32
Sumbar Ingin Jadi Yang Terbaik dalam Penetapan Review Perubahan RTRWP
Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ( RTRWP), agar memperhatikan letak potensi - potensi daerah, seperti kabupaten Pasaman yang hanya 18 % dari wilayahnya yang bukan hutan lindung. Sementara daerah ini banyak terdapat kantung-kantung masyarakat miskin. Setiap SKPD terkait mesti melakukan inventarisasi persoalan guna menjadi bahan pembahasan kita bersama. Kita ingin Sumbar menjadi pertama penetapan RTRWP terbaik dalam pandangan berbagai aspek hari ini dan kedepan.
2 March 2009 12:31
Izin Proyek CPI Belum Terbit
Izin Proyek CPI Belum Terbit
27 February 2009 12:38
Penyusunan RTRW Diharapkan Perhatikan Kelestarian Alam
Penyusunan RTRW Diharapkan Perhatikan Kelestarian Alam
26 February 2009 12:38
Pengurangan Hutan di Sumbar Perlu Dikaji Mendalam
Pengurangan Hutan di Sumbar Perlu Dikaji Mendalam
26 January 2009 16:28
Bencana alam akibat tata ruang wilayah tidak ditaati
bencana alam di Indonesia, adalah akibat tata ruang wilayah tidak ditaati
26 January 2009 12:36
Konflik WKS, Warga Ngadu ke DPR RI
Konflik WKS, Warga Ngadu ke DPR RI
13 January 2009 12:34
RTRW dan RTRK Kabupaten Keerom Dinilai Cacat Hukum
RTRW dan RTRK Kabupaten Keerom Dinilai Cacat Hukum
21 December 2008 16:27
Banjir bandang akibat tata ruang kota yang buruk
Banjir bandang di Kota Bandar Lampungakibat tata ruang kota yang buruk dan kerusakan lingkungan
17 December 2008 12:47
Peran Arsitektur dalam Penataan Ruang Kota
Peran Arsitektur dalam Penataan Ruang Kota
16 December 2008 12:40
Penataan Kota Menyangkut Lintas Dinas
Penataan Kota Menyangkut Lintas Dinas
11 November 2008 10:44
Barut Desak Pemprov Kalteng
Barut Desak Pemprov Kalteng
11 November 2008 10:43
Seluruh Hutan Dikelilingi Patok
Seluruh Hutan Dikelilingi Patok
9 November 2008 10:38
RTRW Tak Jelas, Akademisi Harus Dilibatkan
RTRW Tak Jelas, Akademisi Harus Dilibatkan
5 November 2008 09:46
800 Hektar Hutan Lindung Dirambah untuk Kelapa Sawit
800 Hektar Hutan Lindung Dirambah untuk Kelapa Sawit
20 October 2008 10:31
BCMP: Izin Eksploitasi dari Bupati
BCMP: Izin Eksploitasi dari Bupati
15 October 2008 10:28
Revitalisasi 2.074 Ha Lahan Karet
Revitalisasi 2.074 Ha Lahan Karet
11 October 2008 11:00
Banjarmasin Kesulitan Kelola Sungai
Banjarmasin Kesulitan Kelola Sungai
5 October 2008 10:33
Konflik Lahan Di Jambi Sulit Teratasi
Konflik Lahan Di Jambi Sulit Teratasi
27 September 2008 10:49
500 ha sawah berubah fungsi
500 ha sawah berubah fungsi
10 September 2008 20:00
Penduduk di pinggir Danau Matano diusulkan direlokasi
Beragam usulan muncul dalam seminar ini, antara lain, pengembangan pariwisata di Danau Matano. Untuk itu, diusulkan para penduduk yang bermukim di pinggir Danau Matano, sebaiknya direlokasi, sehingga pemeliharaan dan pelestarian Danau Matano lebih terjaga sekaligus tetap asri, yang pada gilirannya akan mengundang wisatawan sebagai salah satu sumber pemasukan pendapatan bagi penduduk Sorowako.
29 August 2008 10:49
Segera Tuntaskan Masalah Tata Ruang
Segera Tuntaskan Masalah Tata Ruang
29 August 2008 10:48
Dalam Lima Tahun 500 Hektare Sawah Produktif Hilang
Dalam Lima Tahun 500 Hektare Sawah Produktif Hilang
28 August 2008 10:47
Pembangunan Pesawaran Berwawasan Lingkungan
Pembangunan Pesawaran Berwawasan Lingkungan
28 August 2008 10:47
Lianganggang Jadi Sentra Industri
Lianganggang Jadi Sentra Industri
26 August 2008 10:55
Pengembangan Cempaka Terganjal Batu Bara
Pengembangan Cempaka Terganjal Batu Bara
22 August 2008 19:57
Perda RTRW Kab Badung Dibahas Lagi
Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Badung yang sudah disahkan dalam paripurna DPRD Badung 8 Mei lalu, bakal kembali dibahas oleh dewan. Pasalnya dari hasil verifikasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, ada beberapa poin yang diusulkan untuk direvisi.
21 August 2008 13:39
Perbatasan Belum Miliki Tata Ruang
Perbatasan Belum Miliki Tata Ruang
20 August 2008 16:21
DKI dan Jabar Tuntut Perpres Tata Ruang
DKI dan Jabar Tuntut Perpres Tata Ruang
15 August 2008 11:13
Kehancuran Bali Berawal dari Pembiaran Pelanggaran Perda Tata Ruang
Kehancuran Bali Berawal dari Pembiaran Pelanggaran Perda Tata Ruang
13 August 2008 11:18
Sertifikat Perkebunan Bermasalah
Sertifikat Perkebunan Bermasalah
4 August 2008 11:17
Warga Tolak Kebun Sawit
Warga Tolak Kebun Sawit
1 August 2008 10:58
70 Persen Irigasi di Aceh Terlantar
70 Persen Irigasi di Aceh Terlantar
29 July 2008 10:29
Peta Perlu Menjadi Lambang Negara RI
Peta Perlu Menjadi Lambang Negara RI
29 July 2008 10:27
Pemekaran atau Penciutan Wilayah?
Pemekaran atau Penciutan Wilayah?
28 July 2008 10:52
'Izin kebun sawit di Kalbar salahi tata ruang'
PONTIANAK: Kebijakan para bupati di Kalimantan Barat yang mengizinkan perluasan perkebunan kelapa sawit dinilai menyalahi tata ruang dan diperkirakan bisa menimbulkan konflik pada masa datang.
16 July 2008 21:07
Revisi RTRW Boalemo Dipaparkan
BOALEMO - Perkembangan Boalemo kedepan tentunya akan memberikan dampak terhadap pengembangan wilayah. Satu hal yang harus menjadi titik perhatian bersama adalah bagaimana mewujudkan pemanfaatan ruang dengan aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan. Komitmen pemerintah daerah untuk dalam rangka penataan wilayah dan pengembangannya maka kemarin, presentase awal revisi rencana tata ruang wilayah Boalemo, (RTRW) dilaksanakan.
14 July 2008 11:29
RTRW baru Sidoarjo masih di DPRD APBN danai jalan arteri Porong sebesar Rp366 miliar
Dalam RTRW yang baru, kawasan pemukiman akan berada di daerah Sidoarjo Barat. Begitu juga dengan kawasan industri bakal bergeser ke barat.
14 July 2008 11:18
RTRW Boalemo Selesai di Revisi, 2 Desa berada di HL
Towayu dan Tangga Barito Tetap Dimasukkan BOALEMO-Meski masih terkendala oleh status dua desa yang ternyata masuk dalam kawasan hutan lindung, Pemkab Boalemo Selasa (15/7) besok, akan segera mempresentasikan hasil revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Boalemo.
12 July 2008 03:22
Peneliti UGM & UPN : Rencana pembangunan pabrik PT Semen Gresik di Pati sebaiknya ditolak
Rencana pembangunan pabrik semen baru milik PT Semen Gresik (Persero) Tbk lebih dari 2.000 hektar di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebaiknya dibatalkan jika masyarakat Jateng tidak ingin kehilangan sumber irigasi di kawasan Pegunungan Kendeng, air bersih bagi jutaan penduduk, kawasan karst kategori 1, goa-goa alam, dan tradisi lokal komunitas Sedulur Sikep atau masyarakat Samin
12 July 2008 02:43
Bojonegoro Segera Revisi RTRW
Arah tata ruang Bojonegoro ke depan, wilayah bagian selatan yang berada di sekitar Blok Cepu di Kecamatan Ngasem akan dijadikan kawasan penyangga migas. Di sepanjang sungai Bengawan Solo akan tetap dijadikan sentra pertanian.
11 July 2008 11:33
Bappeda: RTRW Balikpapan Belum Tepat Implementasinya
erkait bencana banjir dan longsor di Balikpapan dua hari lalu, Pemkot Balikpapan mengakui program pembangunan infrastruktur yang disusun di Kota Balikpapan pemkot belum tepat implementasinya. Seperti Pembangunan bendali di Gunung Bahagia baru dilaksanakan, sedangkan bendali di Kampung Timur dan Batu Ampar belum bisa dilaksanakan.
8 July 2008 03:57
Reforma Agraria, Tanah Tanpa HGU Bakal Disita Pemerintah
Pemerintah akan menyita tanah tanah perkebunan di Pulau Jawa yang saat ini tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang sah dan diterlantarkan, untuk kemudian dibagikan ke masyarakat
8 July 2008 03:39
Tata Ruang Propinsi Kalteng Terkatung-katung
Belum selesainya pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng di Departemen Kehutanan (dephut) membuat berbagai proses perizinan terkait tata wilayah harus ditunda.
8 July 2008 02:15
DPRD Wajo Akan Minta Penjelasan Tata Ruang
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo segera meminta penjelasan dari dinas tata ruang setempat terkait proyek pasar di atas lahan pekuburan di Atakkae, Kecamatan Tempe. Proyek ini sempat membuat anggota dewan kecewa karena dibangun tanpa persetujuan parlemen
7 July 2008 02:07
Ikuti RTRW, Investor Dapat Insentif
Kalangan investor, baik dalam maupun luar negeri, berpeluang memperoleh keringanan pajak jika mengikuti aturan mengenai rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) provinsi maupun nasional.
5 July 2008 03:26
RPJP Medan Tanpa RTRW
RTRW seharusnya menjadi acuan untuk menyusun RPJP itu. Begitupun, RPJP tetap akan memperhatikan konsep RTRW sebelumnya untuk penyusunan.
2 July 2008 11:15
ANTISIPASI KEMISKINAN DENGAN PETA
Aceh Lanjutkan Program Geospasial Perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah perkotaan perlu peta tematik skala besar 1:10000 hingga 1:50000 mengenai jaringan infrastruktur utilitas dan sanitasi. dengan data ini dapat dicegah munculnya kawasan pemukiman kumuh.
20 June 2008 11:30
PP Kawasan Industri Segera Terbit
Pemerintah berjanji mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) soal Kawasan Industri (KI) secepatnya. Dengan PP tersebut, koordinasi dan kepastian hukum dalam KI bisa dilakukan. Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kementerian terkait dengan penyelesaian PP itu untuk secepatnya merampungkan peraturan tersebut.
20 June 2008 11:21
Pemrop Bali didesak menegakkan Perda RTRWP
Masyarakat penyungsung pura dan pemangku, forum peduli Bali, jaringan aktivis, aliansi Bakti Pertiwi dan Walhi Bali mendesak Dewan menegakkan perda nomor 3 tahun 2005 tentang rencana tata ruang wilayah Propinsi Bali dan bhisama kesucian pura.
18 March 2008 17:05
Warga Lebak Tolak Relokasi,Rakyat Takut Kehilangan Pekerjaan
Ratusan ribu warga di wilayah selatan Kabupaten Lebak, Banten, menolak direlokasi jika lahan yang mereka tempati ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Warga khawatir kehilangan tempat tinggal, sekaligus mata pencarian mereka.
23 February 2008 01:28
PP N0. 2 Tahun 2008 melanggar UU No. 26 Tahun 2006
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya jelas melanggar UU No. tahun 2006 dan pemanfaat maupun yang memberikan ijin bisa bisa kenakan sangsi. Namun PP diatas justru mempertegas boleh melanggar RTRW asal membayar sewa yang harganya tidak lebih dari Rp. 300/m2. Sebuah angka yang dirumuskan bukan dari besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.
20 February 2008 00:32
Pasar Dunia Telah Belakukan RSPO
pemetaan partisipatif sebagai upaya penyelesaian konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan. Pasalnya, dengan tidak adanya peta yang jelas, maka selalu ada tumpang tindih kepentingan dalam memanfaatkan tanah (ruang) antara masyarakat, perusahaan dan negara.
19 December 2007 08:12
Perencanaan Gampong Landasan Membangun Aceh
BANDA ACEH - Upaya kesepamahaman bagi pendekatan pemetaan dan perencanaan partisipatif di tingkat desa dan gampong, menjadi landasan bagi percepatan pembangunan Aceh pasca tsunami dan konflik. Karena itu, diharapkan adanya stretegi yang mampu meperluas partisipasi masyarakat dalam kebijakan penataan ruang.
7 September 2007 11:46
RDTR Nanga Mahap dapat menjadi model Nasional
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Nanga Mahap yang disusun masyarakat secara partisifatif dapat dijadikan suatu model bagaimana seharusnya sebuah rencana tata ruang disusun. Menurut Hadian Ananta Wardhana CES, Ditjen Penataan Ruang Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, "Nanga Mahap bisa menjadi model penataan ruang partispiatif di tingkat nasional”
29 June 2007 12:12
KORPORASI PELANGGAR UU TATA RUANG AKAN DIDENDA BERAT
“Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang ditentukan”. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Hermanto Dardak dalam Acara Sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Jakarta, Kamis (31/5).
29 June 2007 12:09
PENATAAN RUANG KUNCI BERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) menjadi kunci atas penataan ruang untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Menurut Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Setyo Moersidik, karena itu diperlukan harmonisasi UU PLH No. 23 tahun 1997 dengan UU Penataan Ruang No. 26 tahun 2007.
2 April 2007 10:47
Emil Salim: RUU Tata Ruang Punya Kelemahan Besar yang membahayakan
Pakar lingkungan yang juga mantan menteri lingkungan hidup Emil Salim mengatakan Rancangan Undang-Undang Tata Ruang yang kini sedang dibahas DPR mempunyai kelemahan besar yang membahayakan karena tidak melibatkan sektor-sektor secara koordinatif.
14 February 2007 14:46
Penataan Ruang Wilayah: Perjalanan Panjang Bangsa
Menurut UU No. 24 tahun 1992, tata ruang didefinisikan sebagai wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang atau wadah, baik direncanakan maupun tidak. Untuk memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan terhadap suatu ruang atau wilayah diperlukan perencanaan terhadap penataan ruang, yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara.
23 January 2007 14:58
PENATAAN RUANG UNTUK MITIGASI BENCANA
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam di Indonesia yang berakibat jatuhnya korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya.
18 December 2006 14:12
Program Bagi-bagi Tanah Diragukan Berhasil
Rencana Badan Pertanahan Nasional, yang akan membagikan tanah seluas 8,15 juta hektar kepada masyarakat miskin, diragukan oleh banyak pihak. Apalagi, sebelumnya pemerintah juga pernah membagikan tanah kepada petani, tetapi bukan tanah yang subur untuk ditanami.
18 December 2006 14:10
Ketika Petani Menanti Godot
REFORMASI hak atas tanah adalah harga mati! Ketika 80 persen rakyat Indonesia terpuruk di sektor agraris, kebijakan penguasa malah berpihak kepada modal dan industri milik segelintir konglomerat yang membebani keuangan negara. Pemiskinan masyarakat agraris akibat kebijakan yang timpang ini harus dibenahi melalui kemauan politik untuk mengembalikan tata guna, tata kuasa tanah, dan tata produksi kepada petani dan pekebun gurem.
18 December 2006 13:53
PANSUS RUU PENATAAN RUANG DPR-RI LAKUKAN STUDI BANDING KE AUSTRALIA
Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penataan Ruang, Panitia Khusus (Pansus) RUU Penataan Ruang DPR-RI melakukan studi banding ke tiga kota di Australia, yakni Sydney, Canberra, dan Melbourne, pada tanggal 4 hingga 8 Desember 2006.
24 November 2006 08:59
RDP PANSUS PENATAAN RUANG BAHAS POLA INSENTIF DISINSENTIF
Bentuk serta penerapan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan penataan ruang akan disesuaikan dengan regulasi keuangan dan akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
16 November 2006 16:30
Rencana Pemerintah menjalankan “Refroma Agraria” di Indonesia
Pada tanggal 13 Oktober 2006, organisasi kaum tani, pemuda, mahasiswa serta masyarakat sipil yang terdiri dari Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Serikat Tani Nasional (STN), Petani Mandiri, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), WALHI, Institute for Global Justice (IGJ), PBHI, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Lapasip, Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), YAPPIKA, Serikat P
22 September 2006 09:17
RUU PENATAAN RUANG DIHARAPKAN BISA DISAHKAN FEBRUARI 2007
Rancangan Undang-Undang Penataan Ruang yang baru sebagai pengganti UU Penataan Ruang sebelumnya diharapkan sudah bisa disahkan pada Februari 2007. Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam pertemuannya dengan Pansus Penataan Ruang Dewan Perwakilan Daerah di Gedung MPR/DPR Jakarta
18 September 2006 09:19
TIDAK ADANYA SANKSI SEBABKAN PENATAAN RUANG AMBURADUL
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan, penataan ruang yang masih amburadul merupakan fenomena yang mesti dipecahkan bersama.
13 September 2006 13:50
UU PENATAAN RUANG BARU AKAN LINDUNGI TANAH PERTANIAN
Masalah tanah pertanian seperti konversi lahan pertanian produktif, pemanfaatan lahan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungannya dan pemanfatan lahan yang kurang efisien menjadi tantangan dalam penataan ruang di masa depan.
6 September 2006 09:22
Rencana Tata Ruang - Masa Berlaku Provinsi, Kabupaten, dan Kotamadya Disamakan
Rencana tata ruang (RTR) nasional, wilayah provinsi dan kabupaten/kotamadya disamaratakan masa berlakunya selama 20 tahun. Sementara tingkat pembangunan nasional dengan tingkat pembangunan provinsi maupun kabupaten/kota berbeda.
13 July 2006 10:28
RUU PENATAAN RUANG DIHARAPKAN AKOMODIR MASALAH PEMANFAATAN RUANG
Pemanfaatan ruang di Kalimantan Selatan masih mengalami tumpang tindih. Diperkirakan sekitar 60-70 % mengalami hal itu. Tumpang tindih itu baik dalam pemanfaatan ruang perkebunan dengan kehutanan, perkebunan dengan pertambangan, maupun kehutanan dengan pertambangan.
13 July 2006 10:23
RUU PR PERLU MASUKKAN DIMENSI WAKTU DAN DIMENSI KOMODITAS NON-KOMERSIAL
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengusulkan pentingnya dimasukkan dimensi waktu dan dimensi komoditas dalam Rancangan UU Penataan Ruang (RUU PR). Dimasukkannya dimensi waktu dalam RUU PR diperlukan untuk menghindari kasus semburan gas yang disertai lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Brantas, Sidoarjo, Jawa Timur.
13 July 2006 10:20
DIRJEN TARU : BLUE PRINT SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN TATA RUANG DI DAERAH
Blue print Propinsi Nangroe Aceh Darussalam menjadi acuan daerah tersebut dalam menyusun detail Penataan Ruang baik propinsi/kabupaten maupun kota, disamping sebagai pedoman untuk daerah-daerah lain yang dibatasi karena adanya sistem nasional.
13 July 2006 10:19
PELANGGAR DAN PEMBERI IJIN TATA RUANG AKAN KENAKAN SANGSI PIDANA
Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Penataan Ruang DPR-RI akan mencantumkan adanya sangsi pidana kepada para pelanggar dan pemberi ijin dalam UU Penataan Ruang yang baru. Hal tersebut diungkapkan Rendhy A. Lamadjido Wakil Ketua Pansus Penataaan Ruang dari Fraksi PDIP pada acara sosialisasi dan public hearing dalam rangka penyusunan RUU Penataan Ruang dengan Walikota Sabang, Nangroe Aceh Darussalam Teuku Jusuf, DPRD, Bappeda, LSM dan instansi terkait lainnya.
30 June 2006 09:26
Tata Ruang di Sulteng Memprihatinkan
Wakil Ketua Pansus Penataan Ruang DPR-RI dari Fraksi PDIP Rendy Lamadjido menyatakan, kondisi tata ruang kota di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu sangat memprihatinkan. Pasalnya dibeberapa tempat terjadi pengalihan fungsi lahan, misalnya penggunaan hutan lindung sebagai kawasan tempat tinggal bagi para transmigran.
26 June 2006 12:30
Sangat Penting, Informasi Geologi Dalam Tata Ruang
Untuk Mengurangi Dampak Bencana Geologi Dengan kejadian gempa bumi tektonik di Yogyakarta, Sabtu lalu, yang menelan cukup banyak korban saudara-saudara kita, kembali kita diingatkan pentingnya informasi geologi dalam tata ruang daerah. Selama ini Informasi geologi belum banyak digunakan dalam perencanaan daerah sehingga apabila terjadi bencana geologi menimbulkan dampak yang cukup besar.
31 May 2006 09:10
30 Persen Sungai di Indonesia Rusak Parah
SEKITAR 30 persen satuan wilayah sungai di Indonesia mengalami kerusakan yang sangat parah. Untuk itu perlu dilakukan upaya penanganan yang komprehensip.
31 May 2006 09:08
Pergeseran Tata Ruang Terjadi di Semua Kabupaten/Kota
Pergeseran tata ruang dan peruntukan wilayah terjadi di semua kabupaten di Indonesia. Pergeseran tata ruang dari konsep tata ruang yang ditetapkan sebelumnya bisa mencapai lebih dari 50 persen, sehingga efektivitas tata ruang untuk menjamin masyarakat dari ancaman bencana lingkungan semakin menurun.
7 April 2006 10:02
DRAFT RUU PENATAAN RUANG
bahwa pemanfaatan ruang wilayah nasional baik sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya secara selaras, serasi, dan seimbang demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.
29 March 2006 08:58
Emil Salim: RUU Tata Ruang Punya Kelemahan Besar yang membahayakan
"RUU ini berbeda dengan UU No 24 Tahun 1992 yang memberikan kewenangan pada Menteri Ekuin (Ekonomi Keuangan dan Industri) sebagai koordinator dalam penyelenggaraan tata ruang," katanya dalam seminar mengenai tata ruang yang diselenggarakan Pansus RUU tata Ruang DPR di Jakarta Rabu.
27 March 2006 10:31
Memantapkan Rencana Tata Ruang Pulau Sebagai Alat Perekat Pembangunan Nasional dan daerah
alam rangka menindaklanjuti langkah kebijakan penataan ruang pulau serta untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan menggabungkan berbagai kepentingan yang merupakan salah satu strategi penataan ruang pulau, dilakukan rapat kerja penataan ruang Jawa, Bali dan Sumatera, di Semarang. Tujuan dari raker ini adalah untuk membangun komitmen penguatan peran penataan ruang oleh seluruh pelaku pembangunan/stakeholder baik pemerintah, DPR
27 March 2006 10:30
Soal Draft RUU Tata Ruang Pemerintah-Tidak Ada Data Valid Kondisi Tata Ruang Indonesia
Pemerintah telah menyampaikan hak usul inisiatifnya tentang RUU Tata Ruang agar menjadi agenda pembahasan di DPR. Hadirnya payung hukum tentang perencanaan penataan pembangunan infarstruktur nasional diharapkan dapat mengakhiri carut marutnya tata ruang perkotaan dan wilayah.
27 March 2006 10:30
Merekonstruksi Tata Ruang Aceh
TANGGAL 1 Februari lalu, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa pemerintah sedang bekerja keras merampungkan Master Plan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Cetak biru program rehabilitasi dan rekonstruksi kota-kota di Aceh yang terkena gempa bumi dan tsunami akan selesai dalam waktu dua-tiga minggu
27 March 2006 10:26
MESKI DIREVISI, UU PENATAAN RUANG PUNYA PERAN BESAR DALAM PEMBANGUNAN
Undang Undang No.24/1992 tentang Penataan Ruang yang kini tengah dilakukan pembahasan dengan DPR untuk direvisi, dinilai telah memberikan andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional.
27 March 2006 10:24
MENTERI PU TUNGGU MASUKAN MASYARAKAT UNTUK SANKSI PELANGGAR TATA RUANG
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menyatakan, sesuai Otonomi Daerah sebagian wewenang pemerintah pusat seperti perizinan, pengawasan tentang pemanfaatan penataan ruang di daerah dilimpahkan kepada pemerintah daerah (Permda) demi efisiensi dan efektivitas. Bila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan terhadap penataan ruang maka yang yang lebih bertanggungjawab pemda setempat. “Tidak mungkin pusat mengurusi sampai ke masyarakat seperti masalah perizinan bangunan,” jelas Menteri PU. Bila te
17 March 2006 14:26
RTRW HARUS DIKETAHUI MASYARAKAT
Penetapan lokasi yang akan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
17 March 2006 11:09
PU TELAH KELUARKAN NSPM SEBAGAI PEDOMAN PEMDA DALAM PENYUSUNAN RTRW
Permasalahan tata ruang tampaknya tetap menjadi faktor kunci dalam membenahi dan mencegah kesemrawutan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
17 March 2006 11:07
RDP PANSUS RUU PENATAAN RUANG DENGARKAN PENJELASAN BPN DAN BAPPENAS
Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Penataan Ruang antara Pemerintah dengan Panitia Khusus RUU Penataan Ruang DPR –RI masih terus berlanjut. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kali ini mendengarkan penjelasan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto dan Kepala Bappenas yang diwakili Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Luky Eko Wuryanto, guna memberikan masukan kepada DPR dalam pembahasan RUU Penataan Ruang, Rabu (15/3). RDP yang diketuai oelh Abdullah Azwar A
27 February 2006 12:33
Djoko Kirmanto: Sanksi Pidana bagi Pelanggar Tata Ruang
Pemerintah saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Tata Ruang. Dalam rancangan itu akan ditetapkan sanksi pidana bagi pihak yang melanggar penggunaan tata ruang di luar ketentuan, termasuk pihak yang memberikan izin.
27 February 2006 12:30
Kritis, Seluruh Daerah Aliran Sungai di Indonesia
Hampir seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia kritis. Ketika musim hujan, air sungai meluap hingga menyebabkan banjir, saat musim kering air sungai menyusut bahkan mengering.
10 February 2006 14:07
POKJA LAYANAN PEMETAAN PARTISIPATIF & PERENCANAAN GAMPONG
Kelompok kerja (pokja) layanan pemetaan partisipatif dan perencanaan gampong (LP3G) adalah sebuah inisiatif bersama beberapa lembaga yang bekerja untuk membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh paska tsunami. Inisiatif ini awalnya dari program kerja yang dilaksanakan oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Bogor dan Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) Banda Aceh. Dua lembaga ini jauh sebelum tsunami, sekitar tahun 1996 telah melakukan kerja-kerja pemetaan partisipatif se
10 February 2006 13:36
Perlindungan Hak Adat dan Rekonstruksi Aceh Pasca Tsunami
Gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 yang lalu, telah menimbulkan dampak yang demikian luas terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan Pesisir Aceh. Secara umum kerusakan tersebut meliputi prasana dan sarana sosial, ekonomi, dan tentu saja kerusakan lingkungan – yang disertai dengan perubahan bentang alam.
9 February 2006 16:30
Pelatihan Pemetaan Komunitas Adat Pappuangan Padang
Inisiasi untuk melakukan pemetaan wilayah adat berangkat dari kesadaran mereka akan ancaman dari pihak luar yang senantiasa mengintai dan melirik potensi sumber daya alam mereka. Keyakinan ini terutama muncul dengan adanya rencana pemerintah Kabupaten Polman untuk mengembangkan sejumlah proyek pembangunan dengan mengundang investor. Seperti yang tertera dalam nota kesapahaman (MOU) antar bupati Polman dan Konsorsium Indonesia-Malaysia (CMI-Malindo) tentang pengembangan investasi di Kabupaten Pol
9 February 2006 16:29
Pemetaan Partisipatif di Aceh
Sejak bulan April 2005, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Bogor, bersama dengan Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) melakukan pemetaan tata batas gampong dan tata guna lahan gampong. Pemetaan yang dilakukan menjadi dasar proses perencanaan gampong untuk rehablilitasi dan rekonstruksi akibat tsunami.
1 February 2006 16:29
Perencanaan Gampong Ruyung
Untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami, masyarakat Gampong Ruyung Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, melakukan perencanaan gampong yang difasilitasi oleh YRBI dan JKPP pada tanggal 29 Nop-1 Des 2005.

 

  Copyright ©2010 - Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif - JKPP.org
Terms and Conditions.
Developed by Kemangnet.com