Menu_Home.gif Menu_ProfilJKPP.gif Menu_Pelatihan.gif Menu_SimpulLayanan.gif Menu_RegistrasiWIKERA.gif Menu_UpdateInformasi.gif
Menu_FAQ.gif Menu_Links.gif Menu_SiteMap.gif
JKPP_Inside.gif
Home » Publikasi

6 May 2010 11:51

AKHIR 2010 PERDA RTRW PROPINSI MALUKU UTARA SELESAI


Tim percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten/Kota Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV Kementerian Pekerjaan Umum menerima sejumlah pejabat Bappeda Provinsi Maluku Utara, lima kabupaten dan satu kota di provinsi tersebut di Jakarta (29/4). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rencana aksi upaya percepatan penyelesaian RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi antara Pusat dengan Provinsi/Kabupaten/Kota terkait rencana aksi percepatan penyelesaian RTRW, khususnya RTRW Provinsi Maluku Utara maupun Kabupaten/Kota di wilayah tersebut,” ujar Direktur Penataan Ruang Wilayah IV, Lina Marlia.

Selain membahas mengenai rencana aksi yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2008, juga dibahas berbagai hal yang mempengaruhi keterlambatan penyelesaian RTRW di masing-masing kabupaten/kota di Maluku Utara. Berdasarkan rencana aksi yang telah disusun, akhir Juni 2010 RTRW enam kabupaten yang sudah siap namun belum masuk ke tahap persetujuan substansi diharapkan telah memasuki tahap persetujuan substansi dan segera dibahas dalam forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) sehingga dapat segera didorong untuk di Perda-kan RTRW-nya.

Enam kabupaten tersebut adalah Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Kabupaten Kepulauan Sula. Selain enam kabupaten tersebut satu kota yakni Kota Tidore Kepulauan juga ditargetkan untuk segera mendapatkan rekomendasi gubernur untuk selanjutnya dibahas dalam forum BKPRN pada pertengahan tahun ini juga.

Dalam kegiatan ini, tak kurang dari dua belas pejabat Bappeda dari lima kabupaten dan satu kota di wilayah Provinsi Maluku Utara menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan berpotensi mempengaruhi penyelesaian RTRW di daerah. “Namun demikian, setidaknya tiga kabupaten yaitu Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur secara substansi dapat dipastikan sudah cukup siap untuk maju ke tahap selanjutnya,” ujar Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Provinsi Maluku Utara, M. Ikhwan.

Menanggapi hal tersebut Lina Marlia mengungkapkan, saat ini telah disiapkan tiga poin rencana tindak lanjut yang akan segera ditempuh untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi keterlambatan penyelesaian RTRW di daerah. “Kami telah berkirim surat kepada Gubernur terkait upaya percepatan ini dan sesegera mungkin bersama pejabat Bappeda Provinsi akan dilakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Maluku Utara selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah untuk membahas tindak lanjut dan pemecahan masalah ini.

Lebih lanjut Lina mengatakan, sesuai target yang telah disusun, kita dorong baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk dapat memenuhi target tersebut seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 26/2007 dan Inpres No. 1/2010. Mengenai berbagai hal lain yang berpotensi menghambat penyelesaian RTRW seperti perbedaan batas wilayah, pemerintah kabupaten/kota diminta tetap mengacu pada Undang-undang pembentukan kabupaten/kota masing-masing. Dengan demikian berbagai potensi permasalahan yang mungkin muncul dapat diminimalkan.

“Hasil dari pembahasan ini akan kita sampaikan kepada semua Bupati/Kepala daerah di Provinsi Maluku Utara sehingga daerah juga dapat segera menindaklanjutinya,” tegas Lina.


Sumber : http://www.pu.go.id/index.asp?site_id=001&news=ppw060510tr.htm&ndate=5/6/2010%2010:05:57%20AM

« Back to Index

 

  Copyright ©2014 - Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif - JKPP.org
Terms and Conditions.
Developed by Kemangnet.com