Menteri Lingkungan Norwegia Bahas Implementasi Kerja sampai Komitmen Dana Restorasi Gambut

Presiden Jokowi, saat meninjau langsung lahan gambut yang terbakar milik PT. Tempirai Palm Resources di Desa Pulau Geronggang, Sepucuk, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Foto: Humas Pemkab OKI

 

Rabu(3/2/16), Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia, Vidar Helgesen melakukan pertemuan dengan beberapa menteri Indonesia, antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Keuangan. Setelah itu, dia bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Bahasan pertemuan soal perkembangan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD+) dalam kaitan komitmen US$1 miliar Pemerintah Norwegia, seperti tertuang dalam Letter of Intent (LoI) antar dua negara ini.

Helgesen melihat, kemajuan komitmen Presiden Indonesia, dalam tata kelola hutan dan lahan, seperti melanjutkan kebijakan moratorium, menghentikan konversi lahan gambut sampai pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG). Sebagai dukungan, Pemerintah Norwegia memberikan pendanaan bagi BRG sebesar US$50 juta tahun ini. Continue reading

KARHUTLA: Masyarakat Adat Pertanyakan Penanganan Perkara Korporasi

KARHUTLA: Masyarakat Adat Pertanyakan Penanganan Perkara Korporasi

Lahan terbakar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah Reuters/Darren Whiteside

Kabar24.com, JAKARTA—Kelompok masyarakat adat mendesak penegak hukum mempercepat proses persidangan para pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun lalu, terutama di sektor perkebunan sawit dan hutan tanaman industri, sehingga publik dapat mengetahui secara terbuka praktik dugaan kejahatan tersebut.

Deputi I Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mina Susana Setra mengungkapkan masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun lalu belum seluruhnya diselesaikan oleh pemerintah. Dari sisi penegakan hukum, dia mendesak agar proses penyidikan itu segera masuk ke pengadilan sehingga publik mengetahui praktik-praktik yang terjadi selama ini. Continue reading

KLHK Gulirkan Reformasi Agraria, Ini Catatan Seknas Jokowi

KLHK Gulirkan Reformasi Agraria, Ini Catatan Seknas Jokowi  

Kepala BIN, Sutiyoso (kiri) berbincang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 4 November 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.COJakarta – Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas JOKOWI) mengapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong realisasi alokasi tanah untuk masyarakat, terutama para petani.

“Inisiatif Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya adalah keniscayaan untuk terlaksananya janji Presiden Jokowi dalam Nawacita, yakni mendistribusikan sembilan juta hektare lahan ke petani dan masyarakat. Hal itu merupakan langkah konsolidasi tanah yang sangat ditunggu realisasinya oleh rakyat,” kata Osmar Tanjung, Sekretaris Jenderal Seknas JOKOWI, dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Februari 2016. Continue reading

TEKNOLOGI TERBARU Ini Fungsi Satelit Resolusi Penginderaan Jarak Jauh Bikinan Lapan

Api membakar hutan di kawasan Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur, Senin (26/10/2015) dini hari. (JIBI/Solopos/Antara/Siswowidodo)

Api membakar hutan di kawasan Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur, Senin (26/10/2015) dini hari. (JIBI/Solopos/Antara/Siswowidodo)

Teknologi terbaru satelit resolusi penginderaan jarak jauh buatan Lapan ternyata memiliki banyak manfaat.

Harianjogja.com, JAKARTA — Lembaga Penelitian Antariksa Nasional (Lapan), menyerahkan data satelit resolusi tinggi kepada Instansi Pemerintah dan Pemda serta peluncuran Katalog Data Satelit Nasional.

Salah satu manfaat penggunaan teknologi terbaru data satelit resolusi tinggi adalah untuk mendeteksi dan pemantauan daerah pertambangan. Tak hanya itu, penggunaan satelit resolusi tinggi ini juga bisa untuk memantau bencana alam.

Continue reading

Pemerintah Pastikan Tanah Adat Terlindungi

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan jaminan perlindungan terhadap lahanlahan dan wilayah adat, berupaya hak komunal. Dengan demikian, wilayah adat tersebut dapat terlindungi dari pihak-pihak berupaya untuk mengusai.

“Kita tegaskan bahwa mereka (masyarakat adat) tidak boleh kehilangan hak atas tanahnya. Ketika masyarakat adat memiliki lahan yang luas, jangan sampai mereka melepas dan menjual,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan.

Menurutnya, pengakuan dan perlindungan atas wilayah dan tanah adat menjadi penting sebagai bagian untuk memberikan kepastian kehidupan mereka. Pasalnya masyarakat adat merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Continue reading